banner 728x250

‎PETA SUKSESI LAMONGAN 2029 MULAI TERBUKA: DIRHAM, NALIKAN, FREDDY, UJIK, DI MANA POSISI YES

banner 120x600
banner 468x60

‎LAMONGAN,CAKRAWARTANUSANTRA.COM — Peta politik Kabupaten Lamongan menuju kontestasi 2029 mulai memperlihatkan sejumlah nama dengan latar belakang dan basis kekuatan berbeda. Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara, Sekretaris Daerah Mohammad Nalikan, Ketua DPRD Mukhammad Freddy Wahyudi, hingga Ujik Silvian Effendi yang merupakan adik Bupati Yuhronur Efendi (YES) sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Lamongan, mulai masuk dalam perbincangan mengenai arah suksesi kepemimpinan daerah.

‎Munculnya nama-nama tersebut bukan sekadar menambah daftar figur yang berpotensi maju dalam kontestasi mendatang. Dinamika ini membuka pertanyaan lebih mendasar: bagaimana kekuatan politik sedang dibangun, siapa yang memiliki ruang konsolidasi, dan di mana posisi YES ketika salah satu figur yang saat ini menjadi wakilnya mulai diproyeksikan untuk menduduki kursi bupati?‎

banner 325x300

‎Salah satu perkembangan paling konkret datang dari PDI Perjuangan. Ketua DPC PDIP Lamongan, Husen, sejak Desember 2025 telah menyampaikan bahwa partainya menyiapkan Dirham untuk menghadapi kontestasi Pilkada berikutnya. Pernyataan itu kembali menguat pada 18 Mei 2026. Dalam momentum pelantikan 27 Pengurus Anak Cabang (PAC), Husen menyebut Dirham memiliki peluang besar untuk maju sebagai calon bupati pada periode mendatang.

‎Posisi Dirham di internal partai juga bukan sekadar sebagai kader biasa. Ia dipercaya menjadi bendahara DPC PDIP Lamongan periode 2025–2030. Dengan demikian, proyeksi pencalonannya telah disampaikan secara terbuka oleh pimpinan partai, sementara Dirham sendiri menyambut positif arah politik tersebut.

‎Situasi ini menarik karena Dirham bukan figur di luar pemerintahan yang sedang membangun jalan menuju kursi kepala daerah. Ia saat ini merupakan Wakil Bupati yang menjalankan pemerintahan bersama YES. Artinya, pembicaraan mengenai suksesi 2029 telah muncul ketika keduanya masih berada dalam satu kepemimpinan dan sama-sama memikul mandat hasil Pilkada 2024.

‎Pada kontestasi tersebut, pasangan YES–Dirham memperoleh 407.541 suara atau 55,46 persen dari total suara sah. Kemenangan itu merupakan hasil kerja politik satu pasangan yang ditopang dukungan partai, jaringan, relawan, serta sumber daya pemenangan. Namun, ketika salah satu figur mulai diproyeksikan untuk maju sebagai calon bupati, pertanyaan mengenai kontribusi, posisi, dan distribusi pengaruh di antara keduanya menjadi relevan untuk ditelusuri.

‎Aspek pendanaan menjadi salah satu titik yang patut mendapat perhatian. Berdasarkan hasil audit laporan dana kampanye yang diumumkan KPU Lamongan pada Desember 2024, pasangan Yuhronur Efendi–Dirham Akbar Aksara mencatat penerimaan sebesar Rp1,410 miliar dan pengeluaran Rp1,409 miliar.

‎Namun, angka tersebut menyisakan pertanyaan ketika ditempatkan dalam konteks besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan politik dalam kontestasi Pilkada. Sebab, laporan dana kampanye yang disampaikan kepada KPU tidak serta-merta dapat disamakan dengan keseluruhan biaya politik, konsolidasi jaringan, maupun sumber daya yang digunakan untuk membangun dukungan.

‎Bahkan, beredar informasi mengenai besarnya modal politik yang dikaitkan dengan Dirham, dengan angka yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah. Informasi tersebut masih memerlukan pembuktian, termasuk penelusuran sumber, penggunaan, dan pihak-pihak yang mengetahui aliran pendanaannya.

‎Jika terdapat perbedaan signifikan antara sumber daya yang benar-benar digunakan untuk membangun kemenangan dengan angka yang tercatat dalam laporan resmi, bagaimana penjelasannya? Apakah seluruh sumber pendanaan dan pengeluaran telah tercatat sesuai ketentuan, atau terdapat komponen biaya politik lain yang berada di luar cakupan laporan dana kampanye?

‎Pertanyaan ini menjadi penting untuk menguji transparansi pendanaan Pilkada 2024 sekaligus memahami seberapa besar kontribusi masing-masing kekuatan politik dalam membangun kemenangan YES–Dirham.

‎Tentu, angka dalam laporan resmi KPU tidak dapat serta-merta dibandingkan dengan informasi mengenai modal politik yang belum terverifikasi. Keduanya memiliki cakupan berbeda dan harus diuji melalui dokumen, keterangan pihak terkait, serta bukti transaksi. Hasil audit yang menyatakan laporan dana kampanye patuh terhadap ketentuan juga harus ditempatkan sesuai ruang lingkup pemeriksaannya, bukan ditafsirkan sebagai pembuktian atas seluruh sumber daya politik yang mungkin digunakan di luar laporan tersebut.

‎Di balik persoalan pendanaan, terdapat pertanyaan lain yang tidak kalah penting: bagaimana distribusi kewenangan dan ruang pengaruh antara Bupati dan Wakil Bupati setelah kemenangan diraih?

‎Secara hukum, Bupati dan Wakil Bupati memiliki fungsi serta kewenangan yang berbeda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 66, mengatur tugas Wakil Bupati untuk membantu kepala daerah, mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah, menindaklanjuti temuan pengawasan, serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

‎Sementara itu, Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 213 memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, koordinasi administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pelayanan administratif. Dalam struktur pemerintahan Lamongan, posisi tersebut dijabat Mohammad Nalikan.

‎Perbedaan fungsi itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Sekda secara hukum lebih tinggi atau lebih berkuasa daripada Wakil Bupati. Namun, bagaimana pembagian tugas tersebut dijalankan dalam praktik pemerintahan tetap menjadi ruang yang layak diperiksa.

‎Sejauh mana Dirham dilibatkan dalam koordinasi perangkat daerah? Bagaimana tugas-tugas yang diberikan Bupati kepada Wakil Bupati dijalankan? Seberapa besar keterlibatannya dalam pengawalan program, evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah, dan proses pengambilan keputusan? Apakah pembagian kewenangan berlangsung jelas dan efektif, atau justru menyisakan ruang yang perlu dijelaskan kepada publik?

‎Pertanyaan tersebut semakin relevan karena nama Nalikan juga mulai diperbincangkan dalam peta suksesi 2029. Sebagai Sekda, ia berada pada posisi strategis dalam koordinasi administratif pemerintahan. Namun, jabatan birokrasi tidak otomatis menjadikannya calon politik. Jika namanya masuk dalam pembicaraan suksesi, hal itu tetap harus dibedakan dari pernyataan pencalonan, dukungan partai, ataupun langkah politik yang dapat dibuktikan.

‎Di sisi legislatif, Mukhammad Freddy Wahyudi juga menjadi figur yang patut dicermati. Sebagai Ketua DPRD Lamongan, ia memiliki posisi kelembagaan dalam fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Peran tersebut menempatkannya dalam dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif. Namun, apakah posisi itu akan diterjemahkan menjadi langkah politik menuju 2029 masih membutuhkan kejelasan sikap dan bukti konsolidasi.

‎Nama Ujik Silvian Effendi menambah dimensi lain dalam peta tersebut. Selain sebagai anggota DPRD dan Ketua Fraksi Golkar, Ujik memimpin DPD Partai Golkar Lamongan periode 2025–2030. Ia juga merupakan adik kandung YES. Kombinasi hubungan keluarga, posisi legislatif, dan kepemimpinan partai itu tentu menjadi bagian dari konfigurasi politik yang layak dicermati. Namun, hubungan keluarga maupun jabatan organisasi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesepakatan pencalonan atau pembentukan poros politik tertentu.

‎Dengan demikian, setidaknya terdapat empat figur dengan posisi dan basis berbeda yang mulai dikaitkan dengan dinamika suksesi. Dirham berada di pemerintahan sekaligus struktur PDIP; Nalikan berada di pusat koordinasi birokrasi; Freddy memimpin lembaga legislatif; sedangkan Ujik memegang kepemimpinan Golkar di tingkat kabupaten. Masing-masing memiliki ruang dan kapasitas kelembagaan yang berbeda, tetapi belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa mereka telah membentuk koalisi atau poros politik bersama.

‎Di tengah perkembangan tersebut, posisi YES justru menjadi pertanyaan utama. Sebagai Bupati petahana, ia masih memimpin pemerintahan bersama Dirham. Sementara itu, partai yang menaungi wakilnya telah menyampaikan proyeksi pencalonan Dirham untuk periode berikutnya. Dinamika ini dapat dibaca sebagai bagian dari regenerasi kader dan persiapan politik jangka panjang. Namun, publik juga berhak mengetahui bagaimana hubungan kerja keduanya tetap berjalan di tengah mulai terbukanya agenda suksesi.

‎

‎Apakah proyeksi Dirham oleh PDIP hanya merupakan persiapan kader menghadapi 2029, atau telah diikuti konsolidasi kekuatan politik yang lebih luas? Bagaimana YES menempatkan diri terhadap proyeksi tersebut? Apakah keduanya memiliki kesepahaman mengenai arah politik ke depan, atau terdapat perbedaan kepentingan yang berpotensi memengaruhi hubungan kerja di pemerintahan? Semua pertanyaan itu membutuhkan keterangan langsung dari pihak-pihak terkait, bukan kesimpulan berdasarkan spekulasi.

‎Yang tidak boleh diabaikan, masa jabatan pemerintahan saat ini masih harus dijalankan. Dinamika suksesi tidak boleh menggeser perhatian dari tanggung jawab pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan anggaran, dan penyelesaian persoalan masyarakat. Jika muncul persaingan kepentingan politik, ukurannya bukan sekadar siapa yang memiliki jaringan atau dukungan lebih besar, melainkan apakah penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai mandat dan kepentingan warga.

‎Publik juga tidak cukup hanya disuguhi nama, jabatan, dan klaim kekuatan politik. Setiap figur yang mulai diperbincangkan harus diuji melalui rekam jejak, capaian, tanggung jawab, serta keterbukaan terhadap persoalan publik. Dirham perlu dinilai dari pelaksanaan tugasnya sebagai Wakil Bupati. Nalikan dari tanggung jawabnya dalam koordinasi birokrasi. Freddy dari pelaksanaan fungsi legislatif. Ujik dari peran politik dan kelembagaan yang dijalankannya. Begitu pula YES, yang tetap bertanggung jawab atas arah pemerintahan hingga akhir masa jabatannya.

‎Cakrawarta Nusantara memandang dinamika ini perlu ditelusuri lebih jauh, bukan untuk membangun spekulasi tentang konflik atau perebutan kekuasaan, melainkan menguji fakta di balik perubahan konfigurasi politik Lamongan. Penelusuran mencakup transparansi pendanaan Pilkada 2024, kontribusi masing-masing kekuatan pemenangan, pembagian kewenangan Bupati dan Wakil Bupati, praktik koordinasi birokrasi, serta arah konsolidasi partai dan lembaga politik menjelang 2029.

‎Sebab, suksesi kepemimpinan bukan urusan elite semata. Ada mandat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan, ada anggaran publik yang harus diawasi, dan ada pemerintahan yang tidak boleh kehilangan arah hanya karena para pemilik kekuasaan mulai menghitung langkah politik berikutnya.

‎Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya siapa yang akan maju pada 2029, melainkan siapa yang sedang membangun kekuatan, dari mana sumber dayanya berasal, bagaimana kekuasaan dijalankan hari ini, dan sejauh mana seluruh proses itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Lamongan. (**)

‎

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top